JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah belum merealisasikan komitmen untuk membatalkan peraturan dan kebijakan yang mengandung unsur diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana direkomendasikan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

"Sebanyak 154 peraturan daerah diskriminatif yang berisi aturan berbusana, moralitas dan agama, buruh migran dan kriminalisasi perempuan tidak dibatalkan," kata Koordinator Tim Tujuh Komnas Perempuan, Ninik Rahayu di Jakarta, Jumat (29/1/2010).

Menurut pantauan Komnas Perempuan di tujuh provinsidan 16 kabupaten, dia menjelaskan, aturan-aturan itu hingga kini masih berlaku. Peraturan yang dia anggap diskriminatif tersebut, antara lain, diberlakukan di Aceh, Banten, Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Bentuknya, kata Ninik, macam-macam. Termasuk di antaranya kewajiban mengenakan jilbab bagi perempuan muslim dan pelarangan perempuan berada di jalanan tanpa muhrim atau pasangan sah setelah pukul sembilan malam.

Respon pemerintah yang lambat terhadap pemberlakukan peraturan-peraturan diskriminatif tersebut, menurut Ninik, memunculkan setidaknya 15 rancangan peraturan daerah diskriminatif serupa.

"Karena itu secara khusus kami kembali merekomendasikan Presiden mencegah lahirnya kebijakan diskriminatif dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konstitusional perempuan, termasuk membatalkan 154 kebijakan diskriminatif yang ada," katanya.

Editor: hertanto

Sumber : ANT

http://m.kompas.com di mana saja melalui ponsel, Blackberry, iPhone, atau Windows Mobile Phone Anda

Nama

Email

Komentar

Security Code

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.

• Berita Terkini
• Terpopuler

41